Rapat Kerja Gubernur Bersama BupatiKubu Raya

Rapat Kerja Gubernur bersam Bupati Kubu Raya. Kamis-Jumat 28-29 September 2017
Rapat Kerja Gubernur bersam Bupati Kubu Raya. Kamis-Jumat 28-29 September 2017

Desa Sungai Enau – Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, M.H, dalam sabutannya diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya, S.E., M.M, menghimbau kepada seluruh pejabat pemerintah kabupaten Kubu Raya agar meningkatkan Sinergisitas dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi kalimantan Barat. Beliau juga menyampaikan Kepada pemerintah kecamatan dan desa agar selalu koordinasi serta konsulidasi dengan intens dengan pemerintah Kabupaten Kubu Raya (PEMDA) agar efetif dalam melakukan tugas yang telah diamanahkan oleh rakyat. Dalam kesempatan ini beliau sangan mengapresiasi atas terselenggaranya Rapat Kerja tersebut,Pemerintah Desa juga diberikan kesempatan untuk berdialog langsung dengan pemerintah provinsi terkait dengan anspirasi serta harapan kepala desa,Kamis-Jumat 28-19 September 2017

Dalam kesempatan Rapat Kerja ini juga hadiri oleh masing-masing perwakilan diantaranya ialah Bupati H.Rusman Ali.S.H, Kapolda, kadis provinsi, inspektorat KKR, kejaksaan, 9 Camat, 200 Kades, PD, dan PLD Se-Kubu Raya.

Rapat Kerja Tersebut Mengangkat Tema” Melaui Raker Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kita Perkuat Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Guna Mewujudkan Desa Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

Sobri salah satu perangkat desa sungai enau mengatakan ” acara tersebut sangant bagus karena rapat kerja ini menghasilkan beberapa poin penting diantaranya ialah.

1. Dana Desa akan menuju prioritas Pemberdayaan.
2. Penguatan Produk Unggulan.
3. Pembentukan dan Perkembangan BUMDes.
4. Kades dan Perangkat adalah Aktor Utama yg hrus bertanggung jawab dalam menjalankan Program tersebut.
5. Dalam pelaporan keuangan desa masih kurang maksimal.

Kepala Desa tidak pelu khawatir untuk menjalankan semua hasil dari Raker tersebut, selama tidak melaggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Semua program tersebut mengacu pada Undang-Undang Desa NO 6 Tahun 2014, Pasal 87 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Semua Desa yang ada di seluruh indonesia memang dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan juga BUMDes juga dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan”. Kata Maryadi Kaur Perencanaan.

-Sobri Atm

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan