Bukan Jalan Poros Yang Di Bangun, Warga Sedih

Jalan Penghubung Desa Sungai Eabau Kubu Padi Di alih fungsikan Dalam Pengerjaannya
Jalan Penghubung Desa Sungai Enau Kubu Padi Di alih fungsikan Dalam Pengerjaannya

Desa Sungai Enau – Anggaran yg bersumber dari APBD tahun 2017 sebesar Rp.989.643.000,00 yang memang di peruntukkan jalan poros Desa Sungai Enau – Kubu Padi malah dialih fungsikan ke jalan penghubung Desa Sungai Enau – Desa Retok.

Jalan seharusnya dibangun (Penghubung Desa Sungai Enau Kubu Padi )
Jalan seharusnya dibangun (Penghubung Desa Sungai Enau Kubu Padi )

Hal tersebut di sesalkan oleh masayarakat setempat tepatnya di Dusun Jaya yg memang berbatasan dengan Desa Kubu Padi, kalau memang anggaran tersebut merupakan jalan poros Desa sungai Enau – Kubu Padi tapi kenapa malah pembangunan jalan tersebut di tempatkan Dusun Ampaning (sungai enau) – kubu padi. Hala ini menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat setempat.

Menurut Rajali Kepala Desa  “pembangunan jalan tersebut sudah menyalahi aturan pemerintah, karena memang anggaran yang dianggarkan APBD 2017 untuk jalan poros Desa Sungai Enau – Kubu padi, akan tetapi disalah fungsikan oleh oknom pemegang wenang, sehingga perpindahan pembangunan jalan tersebut di tempatkan yang memang bukan tempatnya dan itu bukan jalan poros“, pungkasnya.

Jalan Tidak seharusnya dibangun (Penghubung Desa Sungai Enau Kubu Padi )
Jalan Tidak seharusnya dibangun (Penghubung Desa Sungai Enau Kubu Padi )

Pembangunan jalan tersebut sudah selesai di bangun, untuk merubahnya sudah tidak bisa lagi. Pemerintah desa kebingungan untuk membuat laporan dikarnakan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat di APBD 2017.

“Masyarakat harus menunggu kembali untuk pembangunan di jalan poros, padahal jalan poros merupakan jalan utama desa untuk melakukan segala aktivitas dan jalaur ke kantor desa, sehingga hal tersebut terjadi maka masyarakat harus bersabar”, tambah Rajali.

Ketua Karang Taruna Sa’ur, juga mengungkapkan kekesalannya karena pembangunan jalan poros tersebut dialihkan. “Oknom yang menyalahi aturan tersebut tidak berfikir kepentingan masyarakat banyak akan tetapi lebih berfikir kepentingan kelompoknya saja”.

Dengan demikian makan perlu kesadaran dan peran pemerintah desa agar lebih tegas lagi dalam mengelola lingkungan khususnya jalan poros. Agar tidak lagi terjadi sewenang-wenangnya merubah/alih fungsi anggaran yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

– Sa’ur

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan