Sekilas Mengenai Program Desa Broadband Terpadu 2017

Desa Sungai EnauDesa broadband Terpadu merupakan desa-desa di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta perbatasan yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan atau akses internet, perangkat akhir pengguna, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat, serta pemberdayaan masyarakat. Program ini diperuntukkan kepada desa-desa nelayan, pertanian, hingga desa yang berada di pedalaman. Maka, dengan adanya fasilitas jaringan internet dapat mendukung dan membantu kegiatan masyarakat dalam kesehariannya.

Program Desa Broadband Terpadu ini merupakan program penyediaan akses dan perangkat secara komunal yang tahun 2015 dibangun sebanyak 50 desa dan akan terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang. Ke depannya, akan dipertimbangkan pendekatan berbeda yaitu penyediaan akses dan perangkat secara personal, beserta aplikasi mobile.

Tujuan Program

  1. Membangun wawasan kepala desa mengenai platform tata kelola desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mendorong kepala desa untuk memiliki visi kemandirian desa;
  2. Membentuk pendamping desa yang akan membantu dan mendampingi aparat desa agar mampu mengetahui dan memahami platform tata kelola desa yang terpadu dan berkelanjutan dalam skema pembangunan nasional;
  3. Meningkatkan kapasitas pendamping desa untuk memahami dan mengetahui platform tata kelola desa yang terpadu dan berkelanjutan dalam skema pembangunan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  4. Melakukan proses pendampingan dalam rangka pemberdayaan aparat desa guna memahami dan mengetahui platform tata kelola desa;
  5. Menginisiasi pola dan bentuk-bentuk kerja yang efektif, serta melakukan evaluasi platform tata kelola desa secara partisipatif untuk mewujudkan platform tata kelola desa sebagai cikal-bakal percontohan one map, one data berbasis desa dalam konteks nasional;
  6. Memberikan masukan terkait platform tata kelola desa yang berguna untuk pelayanan masyarakat untuk memperkuat penerapan e-government di desa.

      Kantor Staf Presiden (KSP) akhir tahun 2016 menetapkan program Sistem Tata Kelola Desa dan Kawasan ditunjukkan ke 222 Desa Prioritas di 111 Kabupaten dalam 33 provinsi di Indonesia. Program ini mensyaratkan bahwa desa-desa prioritas sudah memiliki akses internet serta memiliki kemampuan sistem informasi untuk mempermudah dalam berkomunikasi antar desa. Desa sudah harus memiliki akses terhadap internet yang dibiayai Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Akses internet dan perangkat komunikasi yang telah diberikan digunakan sebagai sarana membangun konsep “one map, one data” berbasis data desa. Peran lain dari akses internet adalah sebagai sarana komunikasi, informasi, dan publikasi desa. Oleh karena itu, BP3TI bekerjasama dengan PSP3-LPPM IPB menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Platform Tata Kelola Desa Broadband Terpadu 2017. Kegiatan ini diorientasikan pada pengembangan SDM DBT dengan melatih SDM di desa.

 

– M.S

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan