OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA ” MENERIMA DENGAN SEMANGAT DAN MENGGUNAKANNYA DENGAN BIJAK”

 

Desa Sungai Enau-PEMDA KUBU RAYA ” OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA ” dikabupaten Kubu Raya oleh KEJARI MEMPAWAH :

Sudah kesekian kalinya Sosialisasi yang berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran dan tepat pelaksanaan. Kometmen KEJARI Mempawah mempunyai terobosan yang patut diapresiasi berkaitan dengan Pembinaan dan pengawalan Dana Desa yang salah satunya adalah Sosialisasi dan Diskusi berkelanjutan yang diadakan rutin setiap  4 bulan sekali bersama dengan kepala desa sekabupaten kubu raya. Kegiatan Diskusi  ini berisi tentang keluhan kepala desa, kendala dilapangan, kebijakan-kebijakan yang masih ragu untuk dilaksanakan dan lain sebagainya berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa. Sehingga kegiatan ini bukan hanya aktiv  tapi juga efektiv karena tidak hanya bicara tentang teori narasumber saja tapi langsung diskusi pada pokok permaslahan yang ada didesa masing-masing.

 

 

Namun ada hal-hal yang membuat Para Kepala Desa dalam diskusi ini sangat berat dan tidak bisa maximal dalam pengelolaan dan tanggung jawab mengenai dana desa salah satunya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sangat Minimalis sekali yang menurut Para Kepala Desa tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang diterima baik pemberkasan administrasi maupun Pelaksanaan kegiatannya serta pelayanan publik. Karena SILTAP Kepala Desa dikabupaten Kubu Raya hanya Rp. 2.000.000 dan Insentiv Cuma Rp. 500.000. sedangkan untuk Siltap Perangkat Desa Rata-rata Rp. 935.000 dan Insentiv hanya Rp. 150.000.

 

 

 

Hal yang dapat disimpulkan dalam kegiatan ini :

  1. Transparansi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Dana Desa
  2. Setiap desa harus memiiki Baleho atau papan pengumuman APBDES yang wajiB dipublikasikan.
  3. Jadikan amanah Dana Desa sebagai amal ibadah kepada rakyat.
  4. Kehadiraan kejaksaan (KEJARI MEMPAWAH) dan Pengawas lainnya bentuk kometmen pengawasan dan pengawalan untuk Optimalisasi  Dana Desa bukan bentuk penekan kepada desa.
  5. Perlu adanya penguatan kesejahteraan mengenai Penghasilan dan Insentiv Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Pemda maupun Pemerintah Pusat sehingga tidak hanya kuat pelaksanaannya akan tetapi juga kuat Pelaksana (pelakunya).

– S-atm

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan